Pemangkasan Danais DIY Bisa Picu Efek Domino Infrastruktur dan Ekonomi
Pemangkasan Dana Keistimewaan DIY dari Rp1 triliun jadi Rp500 miliar di RAPBN 2026 bikin banyak proyek strategis terancam tertunda. Jalan Prambanan-Gayamharjo hingga program padat karya ikut terdampak, menekan pertumbuhan ekonomi lokal dan akses masyarakat.
Ringkasan Artikel:
- Pemangkasan Danais DIY dari Rp1 triliun ke Rp500 miliar ancam proyek strategis dan ekonomi lokal.
- Jalan Prambanan-Gayamharjo paling terdampak, bisa batasi akses Sleman-Gunungkidul dan wisata.
- Program padat karya dan TPST Banyuroto batal, kurangi kesempatan kerja dan kelestarian lingkungan.
- Sektor budaya harus disesuaikan, vibrancy seni lokal dan daya tarik wisata ikut terpangkas.
- DPRD DIY ajukan alihkan proyek ke IJD, pemerintah prioritaskan program wajib yang langsung menyentuh rakyat.
Jalan Prambanan-Gayamharjo sepanjang 9,08 km jadi sorotan utama. Paniradya Pati Keistimewaan DIY Aris Eko Nugroho bilang alokasi Rp68,5 miliar 2025 mungkin tak bisa dipertahankan 2026. Jalan ini memangkas waktu tempuh Sleman-Gunungkidul 15 menit, turunkan biaya logistik, dan buka akses ke KSPN.
Dampak domino Danais merambah proyek lain, termasuk JJLS Pansela Kretel-Girijati yang berpotensi tertunda. Program padat karya kelurahan juga terdampak, alokasi turun dari Rp150 juta ke Rp120 juta. Ini batasi serapan tenaga kerja dan dukungan ekonomi grassroots, bikin masyarakat lebih hati-hati.
Sektor pengelolaan sampah tak luput. Mesin pengolah sampah Rp18 miliar untuk TPST Banyuroto batal, memaksa Jogja tetap andalkan TPA Piyungan. Padahal TPST diharapkan kurangi beban lingkungan dan ciptakan sistem sampah berkelanjutan, sekaligus peluang kerja lokal.
Bidang kebudayaan juga kena imbas. Aktivitas budaya yang selama ini didukung Danais harus disesuaikan, mengancam kelestarian warisan dan identitas DIY. Pengurangan anggaran bisa kurangi vibrancy budaya yang jadi daya tarik wisata dan sumber penghidupan bagi pelaku seni lokal.
Pemangkasan ini tunjukkan bagaimana kebijakan pusat berdampak multisektoral. Danais bukan sekadar transfer, tapi pengakuan konstitusional status istimewa DIY yang membiayai tata jabatan, kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Pengurangan drastis ancam kemampuan daerah pertahankan keistimewaannya.
Masyarakat bakal merasakan dampak nyata, mulai dari keterlambatan pembangunan jalan yang batasi mobilitas, pembatalan TPST yang pengaruhi kualitas lingkungan, hingga pengurangan padat karya yang kurangi kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi lokal juga terhambat, kesejahteraan masyarakat ikut terdampak.
Pemerintah DIY akan prioritaskan program wajib seperti akademi komunitas, Jogoboro, internet publik, dan beasiswa. Proyek non-prioritas ditunda. DPRD DIY mengusulkan alihkan infrastruktur ke program IJD. Sinergi pusat-daerah jadi kunci agar proyek strategis tetap jalan meski Danais dipangkas.